SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahan tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi langkah strategis. Pertama, adalah perlunya evaluasi yang komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, Tejo menggarisbawahi pentingnya sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Ketiga, tahapan ini melibatkan pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis, termasuk langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Dalam tahap pelaksanaan, Kakanwil menekankan percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menegaskan bahwa kesuksesan dapat tercapai dengan baik jika perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana kegiatan juga harus disusun secara sistematis, baik direncanakan, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Poin ini dihubungkan dengan manfaat langsung bagi masyarakat, karena anggaran yang dikelola dapat didistribusikan melalui berbagai kegiatan.
Selain itu, fokus pada penguatan sinergitas, memantapkan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis juga disoroti oleh Kakanwil dalam tahap pelaksanaan.
Dalam konteks pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil memberikan instruksi untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan. Dalam paparannya, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Menyoroti Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sambil menyatakan harapannya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun mendatang, Tejo menekankan bahwa hal ini bukan hanya masalah penghargaan atau predikat, melainkan juga tentang bagaimana meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.